Bagi Koperasi Aktif yang Tidak Lakukan RAT Akan Dibubarkan

Kementrian koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sudah memulai pengesahan badan hukum Koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi secara online.

Pengesahan Badan HukumKoperasi kini dilakukan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Kemenkop UKM mencatat Sejak diterapkannya SISMINBHKOP, periode April 2016 hingga Desember 2017 tercatat sudah 5.397 Badan Hukum Koperasi yang terdaftar.

Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring merinci pada tahun 2016 saja sudah berjumlah 1.661 koperasi dan pada tahun 2017 berjumlah 3.736 koperasi. “Dengan rata-rata per bulan koperasi yang berdiri mencapai 311 koperasi atau per hari ada 10 koperasi yang berdiri, ini membuktikan bahwa minat masyarakat dalam berkoperasi masih tinggi,”kata Meliadi.

Meliadi menambahkan, pada 2018 ini pihaknya akan terus mendorong lebih banyak Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang terdaftar dalam SISMINBHKOP di Kemenkop dan UKM. “Saat ini, sudah ada 12.015 NPAK. Namun, dari jumlah itu, baru 2.748 yang meregistrasi atau baru mencapai 22,9% hingga 10 Januari 2018. Kami akan terus dorong agar semakin banyak yang melakukan registrasi ke Kemenkop dan UKM. Sebab kalau tidak registrasi maka tidak akan bisa online ke SISMINBHKOP,” imbuhnya.

Dikatakan Meliadi, profesi notaris amat diperlukan karena merupakan satu-satunya yang bisa mengeluarkan akta badan hukum yang otentik. Pendaftaran badan hukum koperasi dan perubahan Anggaran Dasar koperasi sekarang dilakukan secara online.

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan 20 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. “Kami ada di posisi hulu dan hilir untuk mempermudah pengurusan badan hukum koperasi di Indonesia. Di hilir, kami mempertajam kerja sama dengan kalangan notaris dan NPAK yang tergabung di INI,” katanya.

Sementara di hulu, lanjut dia, pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman di Medan dengan 20 perguruan tinggi negeri (PTN) seluruh Indonesia, untuk memasukkan perkoperasian sebagai mata kuliah dan masuk ke dalam kurikulum di program magister kenotariatan. Untuk pembuatan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris NPAK, Kemenkop UKM menggulirkan dana subsidi sebesar Rp2,5 juta per koperasi.

“Target kita di tahun 2018 sebanyak 1.100 koperasi yang anggotanya pengusaha mikro dan Kami juga akan punya program kegiatan bimbingan teknis tatakelola koperasi yang baik kepada 200 koperasi dan 150 UMKM serta advokasi akuntabilitas untuk 150 koperasi,”ujar Meliadi.

Menyinggung Koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Meliadi menegaskan bahwa bagi Koperasi aktif yang tidak melakukan RAT disarankan untukbubar, Sebab menurutnya Koperasi adalah milik anggota dan anggota adalah penentu bagi perkembangan Koperasi.

“Sebetulnya anggota itu merupakan penentu dan pengurus Koperasi harus bertanggung jawab secara pribadi bila terjadi masalah utang piutang, anggota berhak mengontrol koperasi dan bila koperasinya aktif tapi tidak melakukan RAT lebih baik bubarkan saja,” papar Meliadi.**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *